LBH DKR Tangani Kasus Penambang Rakyat, Yang Didakwa Melanggar Pasal 35 ayat 3 Pasal 104 atau Pasal 105 UU Minerba

oleh -
LBH Damar Keadilan Rakyat Tangani Kasus Penambang Rakyat, Yang Diduga Ditangkap Melanggar Pasal 35 ayat 3 Pasal 105 UU

Wartawan Wahyu Humaedi

Sukabumionline.net, Sukabumi- Warga masyarakat penambang yang didakwa dengan tuduhan pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 UU tentan pertambangan mineral dan batu bara, Kuasa Hukum Saleh Hidayat, S.H. dari LBH Damar Keadilan langsung terjun menangani kasus tersebut.

banner 970x90

Hingga pada sidang pembacaan eksepsi penasihat hukum para terdakwa kasus pertambangan illegal. Saleh Hidayat dan Zardi Khaitami Advokat dari LBH Damar Keadilan Rakyat, mengungkapkan alasan-alasan yuridis terkait eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa para terdakwa,
yang diduga telah melanggar Pasal 35 ayat 3 huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 UU tentang pertambangan mineral dan batubara.

Saleh Hidayat mengungkapkan alasan yuridis sebagai pijakan hukum eksepsi tersebut ada 3 alasan, yakni pertama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum bersumber pada hasil BAP Penyidik Polres Sukabumi yang cacat hukum.

Oleh karena itu tidak dilaksanakannya hak-hak tersangka pada proses penyidikan yang dijamin oleh KUHAP yakni pasal 140 ayat 1 yakni tersangka berhak untuk diperiksa secara berimbang dan berhak mengajukan saksi dan atau bukti-bukti yang meringankan atau membebaskan (bukti alibi).

Menurut Soleh ada proses penyidikan tersangka tidak diberi kesempatan atau diabaikan sama sekali untuk mengajukan bukti-bukti tersebut, padahal bukti-bukti tersebut adalah terkait legalitas yang dimiliki oleh para tersangka atau terdakwa.

Yakni salahsatunya adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang telah diperoleh atau terbit izinnya di bulan Januari 2022 yang lokasi izinnya berada di lokasi Perkebunan Bojong Asih blok Cihaur 5 Kec. Simpenan Kabupaten Sukabumi.

Sementara dalam dakwaan jaksa, Locus delicti (tempat peristiwa pidana) dan tempus delictinya (waktu pristiwa pidana) terjadi pada tgl 24 april 2022 dan lokasinya sama persis dilokasi yg tertera dalam izin IPR yg dimiliki oleh para terdakwa.

Artinya tuduhan terhadap para terdakwa yang telah melakukan pertambangan illegal adalah salah dan keliru, para terdakwa sama sekali tidak melakukan pertambangan illegal karena telah memiliki izin secara resmi ucapnya.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum selain berpotensi bertentangan dengan Regulasi Pemerintah RI tentang Pertambangan Rakyat, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga berpotensi dapat menghambat program prioritas pemerintah RI terkait peningkatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan rakyat dalam mengelola pertambangan Rakyat oleh karena Rakyat akan penuh ketakutan dalam mengelola tambang secara profesional dan taat hukum serta tidak mau lagi untuk terlibat dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Akibatnya bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan pengelolaannya diserahkan kepada korporasi korporasi besar, tidak peduli korporasi tersebut dimodali oleh orang Asing serta hasilnya bukan untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi untuk keuntungan korporasi korporasi tersebut. Jika demikian benar adanya Analisa Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa 74 persen tanah dan bumi alam Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen konglomerat dimana mohon maaf konglomerat tersebut adalah non pribumi. Sehingga demikian, apabila dakwaan dan penuntutan terhadap Para Terdakwa yang nota bene adalah para penambang rakyat dipaksakan secara hukum, maka terlihat jelas seakan akan hukum sedang dikendalikan oleh kekuatan besar (korporasi) untuk mengkriminalisasi para penambang rakyat. (*)

Print Friendly, PDF & Email