Pengaturan Pajak PBB Perkebunan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.64/PJ/2010

oleh -
Saleh Hidayat, SH. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Damar Keadilan Rakyat (LBH DKR)

Wartawan Wahyu Humaedi

Sukabumionline.net, Sukabumi- Pengaturan Pajak PBB Perkebunan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.64/PJ/2010, sebagaimana telah diubah Oleh No.31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak PBB Perkebunan. Didalam pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa objek pajak PBB Perkebunan adalah bumi yg digunakan untuk usaha perkebunan,

banner 970x90

Hal itu meliputi Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan yg diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (IUP-B), kedua usaha budi daya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan, diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kata Saleh Hidayat, SH. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Damar Keadilan Rakyat (LBH DKR) di kantornya Sabtu (17/09/2022).

Sementara pasal 2 ayat (3) peraturan tersebut mengatur tentang kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, yang meliputi wilayah yang mempunyai HGU atau yang sedang dalam proses mendapatkan HGU, kedua wilayah di luar HGU atau yang sedang proses mendapatkan HGU yang secara fisik tidak terpisahkan dengan areal yang dikenakan PBB Perkebunan.

Kemudian beliau juga mengatakan, “ketiga wilayah atau areal lainya yang tidak dikenakan PBB Perkebunan sebagaimaina diatur pasal 3 ayat (1) UU No 12 tahun 1985 tentang pajak PBB sebagaimana telah diubah oleh UU No.12 tahun 1994, yakni areal yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara.

Menurutnya jika merujuk kepada peraturan tersebut di atas, terdapat celah bagi oknum penyelenggara negara dan/atau pelaku usaha perkebunan baik yang berbadan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, dapat melakukan Tindakan Penggelapan Pajak.

Yakni penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak PBB perkebunan yang dilakukan perorangan dan/atau oleh korporasi, berupa tindakan tidak melaporkan data yang benar terkait objek pajak, kawasan objek pajak apakah termasuk objek PBB atau Objek PBB Perkebunan kepada otoritas perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan Liabilitas atau kewajiban pajak terhadap objek pajak tertentu ” imbuhnya.

Menurutnya lagi, otoritas pajak PBB berada di Pemerintah Daerah di mana letak objek bumi tersebut berada, sementara PBB Perkebunan berada di bawah otoritas pemerintah pusat yg diwakili oleh Kantor Pajak Pratama di daerah. (*)

Print Friendly, PDF & Email