Bupati Sukabumi Hadiri Paripurna DPRD Terkait Penyampaian Rekomendasi LKPJ Akhir Tahun 2021

oleh -
Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, M.M., menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD

Wartawan Wahyu Humaedi

Sukabumionline.net, Sukabumi- Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, M.M., menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas 1) LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Pengambilan Keputusan DPRD, 2) Penyampaian Nota Pengantar Raperda Tentang : a) Raperda Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, b) Raperda Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertempat di ruang rapat utama DPRD-Palabuhanratu. Jumat (22/04/2022)

banner 970x90

Bupati dalam sambutannya menjelaskan bahwa substansi peraturan daerah mengenai retribusi penggunaan tenaga kerja asing dengan memperhatikan surat edaran menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor m/8/hk.04/vi/2021, retribusi dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan adalah retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

” retribusi penggunaan tenaga kerja asing dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, retribusi penggunaan tenaga kerja asing digolongkan dalam jenis retribusi perijinan tertentu, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam satu Kabupaten, tarif ditetapkan dalam peraturan daerah dan paling tinggi sebesar tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan” Jelasnya.

Selanjutnya disampaikan Bupati, perizinan bangunan gedung sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah-satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana izin mendirikan bangunan yang menyediakan layanan perizinan dan melekat di dalamnya hak pemungutan retribusi.

” oleh sebab itu, penyusunan peraturan daerah (perda) mengenai izin mendirikan bangunan menjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan perizinan bangunan gedung dan menghindari hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi Perizinan Bangunan Gedung ” Terangnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email