Ono Surono tegaskan, PDI Perjuangan Jabar Siap Melaksanakan Pemilu Sesuai Jadwal

oleh -
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menjelaskan PDI Perjuangan sudah memiliki tiket dalam pencalonan Pilpres karena memenuhi presidential threshold, yakni syarat memiliki 115 kursi di DPR RI

Wartawan Aep Saepudin

Sukabumionline.net, Sukabumi- Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menegaskan, tahapan Pemilu Pilpres dan Legislatif 14 Februari 2024 sudah ditetapkan oleh Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu yang dimulai tanggal 1 Agustus 2022 sudah final.

banner 970x90

Hal ini disampaikan Ono Surono saat Rapat Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu yang diikuti oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan KSB BP Pemilu Cabang se-Jabar, di Hotel Horison, Bandung, Senin (14/3).

“Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa hanya PDI Perjuangan yang siap menghadapi Pilpres 14 Februari 2024,” tegasnya.

Ono Surono menjelaskan PDI Perjuangan sudah memiliki tiket dalam pencalonan Pilpres karena memenuhi presidential threshold, yakni syarat memiliki 115 kursi di DPR RI.

“PDI Perjuangan mempunyai 128 kursi, sedangkan pesaingnya belum terlihat,” jelasnya.

Mengenai siapa kandidat Capres dan Cawapres, sambung Ono, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres di Bali diserahkan kepada Ketua Umum yang memiliki hak prerogatif menunjuk Capres – Cawapres 2024.

“Itu hak prerogatif Ibu Mega sesuai Kongres di Bali,” ujar Ono yang juga anggota DPR RI Komisi IV tersebut.

Selain itu, Ono menginstruksikan kepada BP Pemilu Jabar dan BP Pemilu Cabang Se-Jabar segera mempersiapkan tahapan Pelaksanaan Pelatihan Penggalangan dan Penguasaan Teritorial (PPPT).

“Setelah melalui tahapan sebelumnya assesmen pengampu, validasi organisasi, kemudian Training Of Trainer Pengampu (TOT), dan Pelatihan Kader Pratama (PKP) sesuai dengan Renstra Pemenangan Pemilu 2024 yang sudah disepakati,” terangnya.

Dalam kesempatan ini pula, Ono Surono meminta kepada 3 (tiga) pilar partai, struktur, eksekutif dan legislatif untuk turun ke rakyat mengidentifikasi kebutuhan rakyat agar sejalan dengan kebijakan – kebijakan publik yang bisa diwujudkan dalam anggaran APBD Kota/Kabupaten dan Provinsi.

Sumber: pdiperjuangan.id

Print Friendly, PDF & Email