FGD Sepakati Kenaikan NJOP Lahan di Perumahan dan Jalan Utama

oleh -
Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi bersama Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Andang Cahyadi pada FGD yang diselenggarakan BPKPD Kota Sukabumi.

Wartawan Joko Samudro Suroboyo

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berencana akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan di berbagai lokasi seperti perumahan, kavling, dan jalan utama. Sudah hampir lima tahun di Kota Sukabumi tidak ada kenaikan NJOP lahan.

banner 970x90

Rencana kenaikan NJOP itu dicapai pada FGD (Focus Group Discussion) yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama stakeholder terkait di Balai Kota Sukabumi, Jumat (7/1/2022). Peserta dari FGD itu antara lain perguruan tinggi, kalangan perbankan, dan para pelaku usaha.

“Kami meminta pendapat dari unsur pentahelix tentang rencana menaikkan NJOP. Memang tidak rasional. Namun dari hasil FGD semua sepakat memang harus dan wajar NJOP dinaikkan,” kata Wali Kota Sukabumi, H Achmad Fahmi setelah memimpin kegiatan FGD.  

Nantinya, ujar dia,  dengan kenaikan NJOP, wajib pajak (WP) tetap diberi ruang jika ingin mengajukan keberatan atas kenaikan NJOP. Dalam menikkan NJOP, petugas pajak jangan memukul rata untuk satu wilayah karena strata sosial masyarakatnya tidak sama.

“Kenaikan NJOP besarannya variatif, berbeda antara perumahan elite, menengah, dan perumahan. Kenaikan atau penyesuaian NJOP tidak berlaku bagi seluruh wilayah, lebih prioritas kepada perumahan, jalan utama, dan kavling,” jelasnya.

Dia menilai warga perumahan tidak ada masalah dengan rencana kenaikan NJOP tersebut. Selama ini di perumahan elite, mereka membayar iuran kebersihan dan keamanan sebesar Rp150-200 ribu, tentu tidak keberatan membayar PBB dalam setahun sebesar Rp115 ribu. 

Wali kota mengharapkan kenaikan NJOP tanah berdampak langsung terhadap pendapatan pajak daerah pada sektor PBB dengan kenaikan sekitar Rp4-7 miliar.

Pada FGD itu wali kota didampingi Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Andang Cahyadi. (*)

Print Friendly, PDF & Email