Evaluasi Pajak Daerah, Realisasi Pendapatan Mencapai Rp1,243 Triliun

oleh -
Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi (kiri) didampingi Sekda Dida Sembada ketika menyampaikan hasil rapat evaluasi penerimaan pajak daerah di kantor BPKPD Kota Sukabumi.

Wartawan Joko Samudro Suroboyo

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi mengapresiasi kepatuhan masyarakat yang taat dan disiplin dalam  membayar pajak daerah. Berkat ketaatan wajib pajak, realisasi penerimaan daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan pencapaian sebesar Rp1,243 triliun atau naik sekitar 104 persen dibandingkan penerimaan tahun 2020.

banner 970x90

Salah satu faktor yang menaikkan pendapatan daerah itu adalah ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Sebab pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada para wajib daerah yang telah melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan dari pajak daerah terus meningkat,” kata wali kota setelah mengikuti rapat evaluasi di kantor BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kota Sukabumi, Rabu (5/1/2022).

Pada rapat itu Fahmi didampingi Sekda Dida Sembada dan Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Andang Cahyadi. Berdasarkan hasil evaluasi, ujar dia, penerimaan pajak daerah pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 107,81 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan tersebut berasal dari 9 jenis pajak daerah. 

Kesembilan pajak daerah dimaksud terdiri dari pajak-pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, PBB, dan BPHTB. Total pendapatan dari 9 pajak daerah itu mencapai Rp54.440.991.542, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp50.495.372.630.

“Terlampauinya target pajak daerah menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak yang terus meningkat, meskipun kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir,” tutur wali kota.  

Hasil dari pajak daerah itu digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur seperti fasilitas layanan kesehatan, jalur pedestrian Ahmad Yani,  rumah singgah, rumah tidak layak huni, dan jalan lingkungan.

“Jadi pajak yang dibayarkan masyarakat dikembalik kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan pemberdayaan,” kata dia. (*)

Print Friendly, PDF & Email