Pemdes Lembursawah Gelar Pelatihan Bencana dan Membentuk Relawan Siaga Bencana

oleh -
Para peserta pelatihan relawan penanggulangan bencana dari berbagai unsur lembaga desa yang digelar oleh Pemdes Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.

Wartawan Joko Samudro Suroboyo

Pemerintah Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan pelatihan dasar relawan tanggap bencana. Peserta pelatihan berasal dari unsur BPD, LPMD, Bumdes, Linmas. serta perangkat desa.

banner 970x90

Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Lembursawah pada Jumat, 31 Desember 2021 itu merupakan hasil kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi. Turut hadir dalam pelatihan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan, Camat Cicantayan Sendi Apriadi, unsur muspika Cicantayan, dan Kepala Desa Lembursawah Eti Rumiati.

Sekretaris Desa Lembursawah Sopian Ansori mengatakan, pelatihan relawan siaga bencana ini dilakukan sebagai langkah antisipasi bila suatu saat terjadi bencana di wilayahnya. Apalagi saat musim hujan ini rawan terjadi bencana longsor dan banjir.

Sekretaris Desa Lembursawah Sopian Ansori

Pelatihan ini sendiri baru pertama kali dilakukan Pemdes Lembursawah. Berbarengan dengan pelatihan, dibentuk juga tim relawan penanggulangan bencana tingkat desa. Ia menegaskan pemerintah desa memiliki komitmen tinggi terhadap upaya penanggulangan bencana. Untuk itu keberadaan tim penanggulangan bencana akan diberdayakan dalam upaya membantu pengurangan resiko bencana.

“Dengan pelatihan ini kami mempunyai tim relawan bencana desa yang sudah siap dan terlatih untuk membantu korban yang terdampak bencana, baik bencana alam, non alam, maupun bencana sosial,” jelas Sopian kepada awak media di sela-sela kegiatan pelatihan.

Sementara itu para peserta pelatihan mendapatkan sejumlah materi terkait penanggulangan bencana mulai dari pengkajian secara cepat dan tepat lokasi bencana, mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, juga gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan.

Lalu melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat, membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu dan memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana. (*)

Print Friendly, PDF & Email