BPKPD Gencarkan Penggalian Potensi Pajak Air Bawah Tanah

oleh -
Kabid Pengelolaan Pajak Daerah pada BPKPD Kota Sukabumi, Rahman Gania (kiri) dan Kepala Seksi Pertambangan Air Tanah Cabang Dinas SDM Wilayah I Cianjur Iwan Hendar.

Wartawan Joko Samudro Suroboyo

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi terus menguber para wajib pajak pengguna air bawah tanah (ABT) yang masih mengemplang kewajibannya. Berdasarakan data di BPKPD, terdapat 23 tempat usaha yang belum membayar pajak air bawah tanah.

banner 970x90

Hal itu dikatakan Kabid Pengelolaan Pajak Daerah pada BPKPD Kota Sukabumi, Rahman Gania ketika ditemui wartawan setelah melaksanakan sosialisasi Pajak ABT kepada para pelaku usaha di Balai Kota Sukabumi, Jumat (24/12/2021) siang. Sejauh ini, kata Rahman, sebanyak 23 pengusaha yang belum mengurus izin dan berpotensi menjadi wajib pajak ABT.

“Kami akan terus mengejar para calon wajib pajak itu agar nantinya mereka rutin membayar pajak air bawah tanah. Sampai sekarang mereka belum mengurus izin. Padahal air bawah tanah yang mereka gunakan untuk kepentingan usaha,” ujar Rahman.

Langkah yang dilakukannya itu, ujar dia, adalah dalam rangka mendongkrak pendapatan dan menggali potensi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak ABT. Sampai sekarang baru sekitar 72 wajib pajak ABT yang aktif membayar pajak.

Beberapa sektor usaha yang harus membayar pajak ABT antara lain hotel, restoran, rumah makan, dan cuci steam kendaraan bermotor. Dari 72 wajib pajak tersebut, BPKPD menargetkan pendapatan pajak ABT sebesar Rp350 juta. Syukur pada awal Desember 2021 target tersebut sudah terlampaui. 

“Dulu pajak ABT ini dipandang sebelah mata. Tapi kami terus menggali potensinya dan ternyata masih banyak,” kata dia.

Sosialisasi pajak ABT diselenggarakan BPKPD yang bekerja sama dengan Cabang Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) Provinsi Jawa Barat Wilayah I Cianjur. Dalam sosialisasi ini, para pelaku usaha yang belum memiliki izin pemakaian ABT diarahkan oleh BPKPD dan Cabang Dinas SDM untuk segera mengurus pembayaran pajak ABT.

“Para WP diberi tahu tentang tata cara mengurus izin dan pelaporan penggunaan air tanah melalui meteran. Jumlah pemakaian pada meteran itulah yang dijadikan dasar dalam penentuan besaran pajak air bawah tanah,” tutur Rahman.

Di tempat yang sama Kepala Seksi Pertambangan Air Tanah Cabang Dinas SDM Wilayah I Cianjur Iwan Hendar mengatakan, tempat usaha yang melakukan kegiatan pengambilan ABT untuk keperluan usahanya harus memiliki izin dan membayar pajak.

Sampai sekarang, kata Iwan, tingkat pemahaman masyarakat khususnya para pelaku usaha terhadap pajak ABT masih rendah. Karena itu pajak ABT ini harus terus  disosialisasikan oleh pemerintah daerah.

“Makanya harus terus dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang menjadi wajib pajak ABT. Pajak ABT dihitung berdasarkan nilai perolehan air tanah yang besaran nominalnya setiap daerah berbeda-beda,” kata Iwan. (*)

Print Friendly, PDF & Email