Sekda: Pemkab Sukabumi Punya Aturan yang Lengkap Terkait TPPO

oleh -
Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman menyampaikan pemaparan seputar upaya pemda dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia.

Wartawan Joko Samudro Suroboyo

Pemkab Sukabumi memiliki aturan yang lengkap terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain memiliki acauan Undang-Undang, Pemkab Sukabumi juga memilik perda dan keputusan bupati yang semuanya dapat dijadikan senjata hukum untuk mencegah perdagangan manusia di Kabupaten Sukabumi.

banner 970x90

Hal itu dikatakan Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman ketika membuka kegiatan advokasi pencegahan dan penanganan TPPO bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sukabumi bertempat di Hotel Anugerah Sukabumi, Kamis (16/12/2021). 

Kegiatan itu menghadirkan narasumber Perencana Ahli Madya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI, Aresi Arminuksmono.

“Pencegahan tindak pidana perdagangan orang menjadi concern di Kabupaten Sukabumi. Kami memiliki perangkat hukum yang lengkap,” kata Ade.

Perangkat hukum yang paling tinggi UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Kemudian ada Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Orang. Selanjutnya Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/KEP.810-DP3A/2020 hingga peraturan desa tentang pelindungan masyarakat desa dari bahaya dan risiko TPPO di 14 desa. 

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya untuk mewujudkan amanat UU melalui berbagai peraturan di daerah. UU Nomor 21 Tahun 2007 mengamanatkan adanya upaya yang berkualitas dalam perlindungan perempuan terkait pencegahan TPPO. Pemda berupaya untuk mewujudkan amanat tersebut dengan menerbitkan sejumlah regulasi,” ujar Ade.

Selain itu, pemda membentuk gugus tugas tingkat Kabupaten Sukabumi untuk pencegahan dan penanganan TPPO.  

“Gugus tugas melakukan diseminasi terkait bahaya dan risiko TPPO dan menggelar pelatihan dan keterampilan bagi purna migran dan korban TPPO. Juga penegakan hukum bagi pelaku TPPO serta pendampingan dan bantuan hukum bagi korbannya,” ujar sekda.

Sementara dalam ceramahnya Perencana Ahli Madya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI, Aresi Arminuksmono mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam pencegahan TPPO. Ketika berbicara TPPO, perlu sinergitas lintas sektor.

“TPPO ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan perempuan dan anak yang rentan menjadi korbannya,” kata Aresi.

Terkait dengan pencegahan TPPO perlu adanya edukasi dan pelatihan keterampian kepada calon PMI. Dia mengingatkan PMI itu sangat rentan menjadi korban TPPO.

“Karena itu dibutuhkan edukasi terkait migrasi yang aman dan pelatihan keterampilan serta pemberdayaan agar mereka bisa bekerja dan berusaha tanpa perlu pergi ke luar negeri,” terangnya.

Aresi mengapresiasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi yang memiliki program pemberdayaan purna PMI. (*)

Print Friendly, PDF & Email