Satpol PP Gelar Penertiban di Muara Citepus dan Areal Pasar Palabuhanratu

oleh -
Jajaran Satpol PP dengan dukungan dari tim gabungan menggelar operasi penertiban di seputar pintu masuk Pasar Palabuhanratu.

Wartawan M. Ridwan

Guna mewujudkan kenyamanan, ketertiban umum, terjaganya estetika lingkungan, dan terwujudnya Sapta Pesona Pariwisata, Satpol PP Kabupaten Sukabumi gencar melakukan penertiban PKL di sekitar jalur dan objek wisata. Operasi penertiban tesebut melibatkan aparat dari sejumlah instansi terkait.

banner 970x90

“Operasi penertiban ini dilaksanakan berdasarkan perda dan peraturan bupati yang berlaku. Tujuannya untuk mewujudkan ketertiban umum, kenyamanan, dan ketenteraman masyarakat,” kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Bambang Dwi Laksono di tengah kesibukan oeprasi penertiban di Pasar Palabuhanratu, Kamis (28/10/2021).

Dalam menjalankan tugas operasinya, Satpol PP bersama petugas lainnya melakukan pembongkaran terhadap kios di sekitar areal masuk Pasar Palabuhanratu. Diketahui kios-kios yang ditertibkan tidak memiliki izin dan berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Dengan pendekatan persuasif kepada pemilik kios, petugas gabungan membongkar kios satu per satu. Tim juga bergerak ke kawasan Muara Citepus untuk menjalankan tugas yang sama di salah satu objek wisata andalan tersebut.    

Petugas yang dilibatkan dalam operasi berasaldari berbagai instansi antara lain TNI, Polri, Dinas Perhubungan, PLN, Dinas Lingkungan Hidup, aparat Kelurahan Palabuhanratu, dan perangkat Desa Citepus. Penglibatan PLN dibutuhkan untuk mengamankan jaringan kabel listrik pada bangunan yang ditertibkan.  

“Kami mengharapkan semua pihak dapat memahami bahwa penertiban bukan saja untuk menegakkan aturan tetapi juga untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar menyangkut masyarakat umum,” ujar Bambang.

Penertiban PKL dan bangunan liar itu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Sebelumnya Satpol PP telah melayangkan Surat Teguran 1 sampai 3, namun ketiga surat itu tidak diindahkan oleh pemilik bangunan dan kios.

Dasar hukum yang digunakan antara lain Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Perbup Nomor 116 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban.

“Kami juga memegang Perbup  Nomor 87 Tahun 2018 tentang Kawasan Tertib PKL,” jelas dia.

Sebagai kawasan wisata, lanjut Bambang, Palabuhanratu yang juga ibu kota Kabupaten Sukabumi harus dijaga dengan baik ketertiban dan keindahannya. Tujuannya agar kegiatan pariwisata berkembang dengan pesat yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rencana taktis ke depannya, kami akan mendirikan pos gabungan yang berfungsi sebagai tempat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kawasan pariwisata,” kata Bambang. (*)

Print Friendly, PDF & Email