Soal Kepastian Tanah Ex. HGU Tenjojaya, Kades Tenjojaya Siap Perjuangkan Hak Masyarakat

oleh -
Pertemuan masyarakat di Balai Desa Tenjojaya untuk membahas kelanjutan sikap warga terhadap perkara tanah Ex HGU PT Tenjojaya.

Wartawan Ari Jampang

Guna meminta kepastian soal lahan Ex. HGU PT. Tenjojaya, masyarakat yang tergabung di dalam KGS Aliansi Indonesia dan Forum Petani Tenjojaya (FPT) menemui Kepala Desa Tenjojaya, Kecamatan Ciabadak Kabupaten Sukabumi. Dalam pertemuan itu, Kades Tenjojaya Jamaludin Azis menyatakan siap memperjuangkan hak masyarakat dan FPT.

banner 970x90

Kedatangan masyarakat bersama FPT diterima baik oleh Kades Tenjojaya di kantor Desa Tenjojaya pada Senin (6/9/2021). Mereka membahas detail seputar persoalan tanah Ex. HGU PT. Tenjojaya yang proses penyitaannya masih berlarut-larut oleh Kejaksaan Tinggi Bandung.

Masyarakat dan FPT menduga, ada permainan oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi dan pembodohan publik dari oknum yang menangani kasus Ex. HGU PT. Tenjojaya.

“Masyarakat Tenjojaya mengharapakan kejelasan status tanah Ex. HGU PT. Tenjojaya. Kami siap menjawab harapan waga. Pemdes Tenjojaya akan berjuang agar tanah itu kembali lagi ke negara dan bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat,” ungkap Kades Tenjojaya.

Bahkan, lanjut Kades, untuk membantu masyarakat, Pemdes Tenjojaya sudah memblokir pajak Bogorindo agar masyarakat mendapatkan kemudahan melawan Bogorindo. Dalam permasalahan Ex. HGU PT. Tenjojaya, Kades Jamaludin menegaskan, pihaknya akan memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dan bersama-sama berjuang. 

Untuk melancarkan harapan-harapan itu, Kades Jamaludi akan melayangkan surat ke DPRD untuk membantu penyelesaian sengketa lahan tersebut. Kalau perlu, kata dia, minta bantuan Presiden Jiko Widodo.

Menyikapi proses penyitaan yang berlarut-larut di Kejaksaan Tinggi Bandung, Kades Tenjojaya mengingatakan masyarakat adanya jebakan yang tengah dimainkan oleh pihak Bogorindo terhadap masyarakat. Penyitaan tanah oleh Kejaksaan Tinggi Bandung masih terkatung-katung sejak 4 Maret 2016. 

“Pihak PT. Bogorindo Cemerlang itu mau mengusir penggarap tapi susah. Kita jangan terjebak dengan permainan itu. Jangan terjebak dengan tindakan yang nantinya menajdi jalan melemahkan para penggarap. Kita akan minta bantuan DPRD dan kalau perlu berkirim surat ke Presiden Jokowi,” pungkasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email