Pemkot Sukabumi Terapkan Aturan WFH dan WFO

oleh -
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Dida Sembada.

Wartawan Nanang Setiana

Pemkot Sukabumi memberikan support penuh kepada perangkat daerah yang memberlakukan ketentuan 100 persen work form office (WFO) bagi seluruh pegawainya. Beberapa perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan sektor kritikal seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) harus bekerja penuh di kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

banner 970x90

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, H. Dida Sembada ketika diwawancara seputar penerapan sistem WFO dan work from home (WFH) bagi pegawai Pemkot Sukabumi di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, Senin (5/7/2021).

“Pemerintah mensupport SKPD yang melaksanakan WFO 100 persen dalam  upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Dida.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sektor-sektor kritikal harus memberlakukan WFO 100 persen.

Sektor-sektor kritikal terdiri dari energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

“Kami telah menerbitkan aturan tentang pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 di Kota Sukabumi. Aturan WFO dan WFH diberlakukan sesuai dengan insktruksi menteri tersebut,” ujar Dida.

Sementara untuk sektor-sektor non-kritikal, perangkat daerahnya memberlakukan sistem WFO 50 persen dan setengahnya lagi sistem WFH.

Dalam praktiknya, sistem WFO maupun WFH harus menerapkan protokol kesehatan (prokws) yang ketat. Semua pegawai harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di kantor dan ruang publik.

Ketika akan masuk kantor, mereka harus menjalani prosedur pemeriksaan suhu tubuh. Pemberlakuan prokes tersebut terus digencarkan sebagai bagian dari upaya menghentikan penyebaran Virus Corona.  

“Pemberlakuan sistem ini bertujuan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga tetap memperhatikan ketercapaian sasaran dan target kerja pegawai,” ujar dia.

Para pegawai yang melakukan aktivitas pekerjaannya di rumah tetap harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mereka harus terus berkoordinasi melalui telepon seluler dan selalu siap jika sewaktu-waktu harus berangkat ke kantor. Para pegawai WFH harus  melaporkan pekerjaannya melalui aplikasi e-kinerja. (*)

Print Friendly, PDF & Email