Inspektorat Unggulkan Rumah Sakit Bunut Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

oleh -
Inspektur Daerah Kota Sukabumi, Een Rukmini.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Editor Wawan AS

banner 970x90

Inspektorat Daerah (Itda) Kota Sukabumi mengajukan RSUD R. Syamsudin, S.H. atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Bunut untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pengajuan ini sebagai upaya Pemkot Sukabumi dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Inspektur Daerah (Irda) Kota Sukabumi, Een Rukmini menjelaskan, RS Bunut diajukan bersama-sama  RSUD Al-Mulk, Puskesmas Sukabumi, dan BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) untuk penilaian WBK.

“Jadi ada empat unit kerja yang diajukan untuk meraih WBK. Dua perangkat daerah yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  dan Kecamatan Gunungpuyuh telah berstatus menuju WBK,” kata Een kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).  

Adapun perangkat daerah yang telah menyandang predikat WBK adalah Disdukcapil dan Kecamatan Citamiang. Tahun ini keduanya diajukan untuk menyandang predikat WBBM.

Pengajuan SKPD dan unit kerja untuk penilaian WBK dan WBBM paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Nanti Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemen PAN-RB akan melakukan verifikasi ke daerah secara incognito atau menyamar dengan diam-diam.

Kesiapan SKPD dan unit kerja yang siap menyandang predikat WBK maupun WBBM, ujar Een, harus dibuktikan dengan pelayanan tanpa pungli, gratifikasi, dan suap. Mereka harus melayani dengan sepenuh hati kepada masyarakat. 

“Semua itu harus dibiasakan. Karena kalau sudah terbiasa, para petugas akan lebih mudah melaksanakannya. Jadi bukan hanya untuk penilaian saja mereka melakukan itu. Menyelenggarakan pelayanan yang baik merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh jajaran di perangkat daerah,” kata dia.

Penentuan perangkat daerah maupun unit kerja untuk diajukan pada penilaian WBK dilakukan Itda berdasarkan pelayanan publik dengan skor tertinggi. Een mengharapkan tahun ini, semua peangkat daerah yang diajukan dapat lulus untuk meraih predikat WBK atau WBBM.

“Untuk lulus penilaian WBK dan WBBM, perangkat daerah juga harus merespon segala bentuk pengaduan masyarakat yang harus ditangani secara cepat,” kata Irda. (*)  

Print Friendly, PDF & Email