Penerapan Tanda Tangan Elektronik untuk Percepat Pelayanan

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi (kanan) menyerahkan cendera mata kepada Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN, Rinaldy seusai penandatanganan kerja sama penerapan sertifikat dan tanda tangan elektronik.

Wartawan Nanang Setiana

Pemkot Sukabumi siap menerapkan sistem sertifikat dan tanda tangan elektronik untuk menunjang administrasi pemerintahan dan pembangunan. Tujuannya untuk memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat oleh jajaran Pemkot Sukabumi.

banner 970x90

Hal itu dikatakan Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi setelah penandatanganan kerja sama penerapan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik di lingkungan Pemkot Sukabumi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI bertempat di Hotel Balcony, Rabu (26/5/2021) malam. 

“Selanjutnya penerapan tanda tangan elektronik akan diberlakukan untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Sukabumi. Sistem ini bisa menghemat waktu karena proses pelayanan publik dapat dilakukan di mana dan kapan saja,” kata Fahmi.

Tanda tangan elektronik telah diterapkan oleh Disdukcapil dalam pelayanan  kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan sistem ini, pelayanan bisa diberikan juga pada hari libur. Sertifikat dan tanda tangan elektronik merupakan bagian dari implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

“Seluruh SKPD bisa segera melaksanakan sistem sertifikat dan tanda tangan elektronik dengan sebaik-baiknya,” ujar wali kota.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh wali kota dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik pada BSSN, Rinaldy, S. Sos., M.T.I. Di tempat kegiatan tampak hadir Wakil Wali Kota Sukabumi H. Andri Setiawan Hamami, Sekda Kota Sukabumi H. Dida Sembada, dan Kepala Diskominfo Yadi Mulyadi.

Setelah penandatanganan kerja sama, Diskominfo selaku leading sector SPBE menggelar sosialisasi sertifikat dan tanda tangan elektronik yang diikuti seluruh SKPD secara virtual zoom. 

Kepada wartawan, Yadi Mulyadi menjelaskan, tanda tangan elektronik menjamin keutuhan, kerahasiaan, otentikasi dan penyangkalan dokumen elektronik di lingkungan pemda. Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di daerah. 

“Sistem ini merupakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan dan penerapan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan pemda,” ujar Yadi. (*)

Print Friendly, PDF & Email