Wabup Terima BPJS Ketenagkerjaan untuk Bahas Regulasi Jamsos

oleh -
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Diding Ramdani (kanan, ujung) menjelaskan Inpres 2/2021 kepada Wakil Bupati Sukabumi, H. Iyos Somantri dan jajaran.

Wartawan Nanang Setiana

Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H. Iyos Somantri menerima rombongan audiensi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi di Perumda BPR Sukabumi, Jalan Suryakencana Nomor 51 Kota Sukabumi, Selasa (20/4/2021). Pada audensi itu, wabup dan rombongan BPJS Ketenagakerjaan membahas regulasi jaminan sosial (jamsos) berdasarakan regulasi terbaru.

Pembahasan dalam audensi bermuara pada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Diding Ramdani mengatakan, tujuan pertemuan dengan wabup dan jajaran adalah untuk mensosialisasikan Inpres tersebut.

Diding mengatakan, Inpres 2/2021 selain ditujukan kepada para Menteri dan kepala lembaga terkait juga kepada para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia. Karena itu, sebagai penyelenggara jamsos ketenagakerjaan, Diding dan jajarannya berkewajiban untuk menyampaikan sosialisasi regulasi dan aturan terbaru terkait jamsos tenaga kerja.  

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa BPJS telah mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah berstatus Non Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemilu di dapat menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujar Diding.

BPJS Ketenagakerjaan, ujar Diding, juga terus mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya agar dapat terdaftar sebagai peserta aktif  program tersebut. 

Sementara itu Wabub menyambut baik  terbitnya Inpres 2/2021. Dengan adanya Inpres itu, kata Iyos, perlindungan dan jamsos bagi setiap pekerja akan lebih terjamin. Perlindungan jamsos bagi para pekerja sangat penting untuk menjamin kesejahteraan mereka selama bekerja atau setelah purna bakti.

“Program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya apabila mengalami mereka musibah kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Jadi program yang ditangani BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja beserta keluarganya,” ujar wabup. 

Di akhir audensi, Diding menyerahkan  buku Instruksi Presiden RI No 2/2021 kepada Wabup Sukabumi. Pada kegiatan itu tampak hadir Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi, Asep Abdul Wasith. (*)  

Print Friendly, PDF & Email