Bupati: TPKAD Harus Sinergikan Program Perluasan Akses Keuangan

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami menyampaikan arahan kepada TPKAD yang dikukuhkannya.

Wartawan Nanang Setiana

Keberadaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kabupaten Sukabumi harus berperan dalam membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi masyarakat. Tim ini juga mesti terus mensinergikan program perluasan akses keuangan dari pemerintah dan swasta.

Hal itu dikatakan Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami saat mengukuhkan TPAKD Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, Senin (12/4/2021). Pengukuhan TPKAD, ujar bupati, harus menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat.

“Pembentukan TPAKD Kabupaten Sukabumi merupakan strategi untuk mendorong dan menyinergikan berbagai program perluasan akses keuangan daerah. Dengan demikian TPKAD dapat berperan dalam upaya memulihkan dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19,” tutur bupati.

Marwan menaruh harapan besar kepada TPAKD agar dapat mendorong peran lembaga jasa keuangan sehingga mampu berperan aktif dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. 

TPKAD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders untuk mendorong peningkatan kontribusi jasa keuangan formal dalam rangka meningkatkan peran ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

“Dalam melaksanakan peran dan fungsinya TPKAD harus mendorong potensi unggulan di daerah dan menciptakan sistem keuangan yang inklusif,” kata Marwan.

Bupati mengharapkan  TPAKD  Kabupaten Sukabumi bisa membuat terobosan nyata melalui berbagai program inovatif, akomodatif, dan adaptif sehingga dapat mengantarkan pelaku UMKM, petani, dan peternak  memperoleh akses permodalan seperti kredit usaha rakyat dan kredit lainnya.

“Perlu optimalisasi penyediaan pendanaan produktif bagi pelaku UMKM dengan proses yang cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Tujuannya agar masyarakat bisa mengurangi ketergantungan atau pengaruh entitas kredit informal atau ilegal,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, Indarto Budiwitono mengatakan, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah kelima yang telah membentuk TPAKD di Provinsi Jabar. 

“Kami mengapresiasi pengukuhan ini. OJK akan mendukung pelaksanaan program TPAKD yang disusun dan akan diimplementasikan,” kata Indarto.

TPAKD, ujar dia, harus bisa membantu literasi produk layanan keuangan terutama yang berada di lembaga jasa keuangan formal. (*)

 

Print Friendly, PDF & Email