Pembayaran Lahan untuk Tol Bocimi Terkatung-katung Selama Tiga Tahun

oleh -
Bentangan Tol Bocimi Seksi II Cigombong-Cibadak yang sudah memasuki tahap pembuatan konstruksi.

Wartawan Tim Sukabumionline

Warga yang terdata sebagai pemilik lahan pada Proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi III dan IV merasa kecewa lantaran pembayaran pembebasan lahan tertunda alias molor dari jadwal yang ditentukan pemerintah. Mereka merasa kesal karena telah menunggu selama tiga tahun.

Lahan warga yang terdata untuk pembangunan Seksi III dan IV Tol Bocimi itu sebanyak 5.000 bidang tanah dengan panjang bentangan jalan 28 kilometer. Wilayah yang terlintasi meliputi Kecamatan Ciambar, Nagrak, Cibadak, Caringin, Cicantayan, Cisaat, Sukabumi, Sukaraja, dan Kecamatan Sukalarang.

Untuk membereskan pembayaran 5.000 bidang tanah itu, pemerintah harus menyediakan dana sebesar Rp1,7 triliun.

“Kami sudah menunggu lebih dari 3 tahun, Kang. Jelas kami sanagat kecewa kepada pemerintah. Soalnya, dari awal setelah tanah kami dipatok, kami dijanjikan akan dibayar pada 2018 lalu. Setelah itu kami terus dijanjikan dan terakhir akan dibayar pada Februari 2021 lalu. Tetapi meleset lagi,” kata salah satu pemilik lahan H. Dudung (62) kepada wartawan saat ditemui di Kampung Legog, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/3/2021).

Sejak patok tanah itu ditancapkan, lanjut H. Dudung, dia langsung membatalkan rencana pembangunan gedung untuk tempat usaha. Dia percaya pada informasi dari panitia yang mengatakan pembayaran uang ganti rugi lahan tidak lama lagi. Namun, kata dia, kenyataannya sudah tiga tahun ini masih belum ada pembayaran.

Lebih parah lagi, apa yang dialami Jujun Junaedi seorang pengembang perumahan yang punya lahan di wilayah Kecamatan Sukalarang. Dia harus kehilangan potensi bisnisnya di areal lahan seluas 6 hektare. Sebelumnya Jujun menjalankan bisnis properti dan tengah membangun rumah sebanyak 500 unit.

Saat itu, kata dia, pihaknya sudah membangun 100 unit rumah subsidi dan komersil. Konsumen pun sudah banyak yang melakukan transaksi dengan menyetorkan uang muka.

“Ketika sudah dipatok, saya menghentikan proyek perumahan. Lahan milik saya harus dialihkan untuk pembangunan Tol Bocimi. Saya juga harus mengembalikan DP rumah yang telah dibayarkan konsumen,” jelas Jujun.

Selain mengembalikan uang DP, Jujun juga harus membayar kredit bank berikut bunganya.

“Sampai sekarang utang ke bank juga belum bisa lunas. Jika pembayaran lahan untuk tol masih belum kami terima, kami tambah bangkrut. Untuk itu, kami berharap kepada Pemkab Sukabumi dan Bapak Presiden Jokowi agar bisa secepatnya membantu masalah kami ini,” ungkap Jujun.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Panitia Pangadaan Lahan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol BOCIMI Seksi III dan VI, Jumalianto mengatakan, pihaknya minta kepada masyarakat untuk tetap bersabar. Dia membenarkan pada Februari 2021 sempat akan ada pembayaran, namun karena terjadi kendala di pemerintah terkait kondisi masih dalam situasi pandemi, rencana itu tidak jadi. 

Dengan keadaan tersebut, Jumalianto mengharapkan tidak terjadi polemik berkepanjangan. Dia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan keluhan pemilik lahan kepada Pemerintah Pusat agar pembayaran lahan Tol Bocimi diprioritaskan. (*)   

Print Friendly, PDF & Email