Inspektorat Daerah Terapkan Pengawasan Berbasis Risiko

oleh -
Inspektur Daerah Kota Sukabumi, Een Rukmini (kiri) didampingi P2UPD Itda Kota Sukabumi, Sanny.

Wartawan Joko Samudro Suroboyo

Inspektorat Daerah (Itda) Kota Sukabumi siap menerapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko pada tahun ini.

Dengan sistem pengawasan ini, Itda mendorong Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk memitigasi atau mengurangi dampak risiko yang kemungkinan akan terjadi dari setiap program maupun kegiatan. 

“Nantinya kami akan menganalisis tingkat risiko program dan kegiatan. Apabila risikonya tinggi atau sangat tinggi, kami akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan,” kata Inspektur Daerah Kota Sukabumi, Een Rukmini didampingi  Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Itda Kota Sukabumi, Sanny di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Penilaian risiko, ujar dia, juga bisa berdasarkan nilai anggaran dari sebuah kegiatan atau risiko dari kegiatan tersebut.  

“Setiap SKPD memiliki program dan kegiatan yang menunjang visi misi kepala daerah. Kami akan melihat dari sisi anggaran dan risiko pelaksanaannya. Jangan  sampai terjadi lagi risiko tinggi. Makanya perlu mitigasi,” kata dia.

Sebelumnya Itda akan memeriksa semua SKPD. Dengan PKPT, ada kemungkinan satu atau beberapa SKPD tidak diperiksa karena risikonya rendah. 

Ketentuan risiko rendah bisa disimpulkan dari anggaran yang kecil dengan nilai SAKIP yang besar.

Selain melaksanakan PKPT, Itda Kota Sukabumi tetap menjalankan tugas mandatory dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang telah berlaku sejak tahun lalu. Tujuannya  untuk melakukan review dan evaluasi terhadap kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan.

“Kami juga menerima tugas mandatory dari Kemenpan RB, KPK, dan Kemendagri sejak tahun lalu. Untuk tahun ini, selain tugas mandatory kami fokus pada PKPT berbasis risiko,” ujarnya.

Dalam melaksanakan dua tugas tersebut, para auditor di lingkungan Itda Kota Sukabumi akan bekerja lebih ekstra karena waktunya agak berbenturan.

Een juga menambahkan pada tahun 2020, Pemkot Sukabumi diwajibkan membentuk tim percepatan penyerapan APBD yang di dalamnya terdapat unsur kejaksaan, kepolisian, dan BPKP. Alhamdulillah, kata dia,  untuk Kota Sukabumi penyerapan APBD di setiap SKPD cukup tinggi yakni mencapai 80 hingga 90 persen. (*)  

Print Friendly, PDF & Email