Bupati Minta Perangkat Daerah Proaktif Serahkan Data untuk Pemeriksaan BPK

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami (tengah) bersama sejumlah kepala perangkat daerah mengikuti pertemuan yang digelar BPK RI Perwakilan Jabar dalam rangka peluncuran pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2020.

Wartawan Joko Samudro Suroboyo

SUKABUMI. Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami menekankan semua perangkat daerah untuk bersikap proaktif  dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

banner 970x90

Terkait dengan hal itu, para kepala perangkat daerah beserta jajaran harus menunjukkan kerja sama yang baik dengan cara menyerahkan data yang dibutuhkan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI untuk proses pemeriksaan.

Hal itu dikatakan Bupati Sukabumi dalam pertemuan yang digelar BPK RI Perwakilan Jawa Barat dalam launching masa pemeriksaan LKPDtahun anggaran 2020, Senin (1/2/2021). Marwan dan jajaran mengikuti pertemuan secara virtual di Pendopo Sukabumi.

“Pemeriksaan BPK RI merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diikuti pemda. Karena itu semua perangkat daerah harus mengikuti prosedur pemeriksaan ini secara proaktif,” kata bupati.

Agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, ujar dia, semua perangkat daerah mesti memberikan data yang dibutuhkan BPK RI.

Pertemuan virtual diikuti Wakil Gubernur Jawa Barat  H. Uu Ruzhanul Ulum bersama 27 bupati/wali kota se-Jabar.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib mengatakan, pemeriksaan LKPD akan dilaksanakan serentak di 28 pemerintahan daerah di Jabar yaitu 27 pemkab/pemkot dan Pemprov Jabar termasuk Pemkab Sukabumi. 

Pemeriksaan di masa pandemi Covid-19 ini, ujar Agus, akan menerapkan protokol kesehatan. Para auditor dari BPK RI akan menggunakan berbagai media untuk memperoleh data pemeriksaan. 

Periode pemeriksaan berlangsung dari 1 Februari hingga bulan Maret 2021. Agus menekankan, pemda jangan hanya mengejar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pimpinan daerah harus terus mendorong SDM di daerah untuk bekerja lebih maksimal dan mematuhi aturan tentang tata kelola keuangan daerah.

Sementara dalam arahannya Wagub Jabar H. Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, pemeriksaan BPK RI ini sangat penting bagi pemda. Hasil pemeriksaan BPK dapat dijadikan bahan evaluasi terkait kinerja dalam pengelolaan anggaran di daerah dari tahun ke tahun.

“Kami minta seluruh pemda bisa memberikan data yang dibutuhkan BPK untuk proses pemeriksaan,” ujar Uu Ruzhanul. (*)

Print Friendly, PDF & Email