Satpol PP Terus Gencarkan Sosialisasi Perwal tentang Prokes

oleh -
Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni bersama Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami mengawasi pelaksanaan saknsi sosial oleh pelanggar protokol kesehatan berupa menyapu sampah.

Wartawan Joko Samudro (PSN)

Jajaran Satpol PP Kota Sukabumi terus menggencarkan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Sukabumi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif  terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Virus Corona di Kota Sukabumi.

banner 970x90

Melalui sosialisasi tersebut, Satpol PP ikut ambil bagian dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di Kota Sukabumi. Terlebih saat ini kasus warga terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Sukabumi belum juga mereda. Bahkan berdasarkan perkembangan terakhir, status Kota Sukabumi bergeser lagi dari zona kuning ke zona oranye yang semakin mendekati zona merah.

“Kasus Covid-19 belum juga mereda. Masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes) untuk keselamatan dirinya dan orang lain,” kata Kabid Gakda (Penegakan Perda) Satpol PP Kota Sukabumi, Sudrajat ketika dihubungi wartawan via telepon seluler, Rabu (18/11/2020).

Berdasarkan perkembangan terakhir itu, Satpol PP tidak akan mengendurkan sosialisasi penegakan prokes dan Perwal 36/2020. Sosialisasi akan terus digencarkan.

Namun sayangnya, kata Sudrajat, sanksi edukasi dan sosial yang diberikan jajaran Satpol PP kepada para pelanggar prokes belum mampu memberikan efek jera. Terbukti masih banyak masyarakat yang mengabaikan Prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

Sudrajat juga mengatakan sanksi yang diberikan pada penegakan Perwal hanya sanksi administratif  bukan sanksi pidana. Para pelanggar prokes diberi sanksi edukasi dan sosial seperti melafalkan Pancasila, melantunkan sholawat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membaca doa pendek. Hasilnya kurang memuaskan.  

Terkait dengan kondisi tersebut, Satpol PP Kota Sukabumi mengusulkan diberlakukannya sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggar aturan prokes.

“Pengefektifan penegakan Perwal tersebut harus disertai pemberlakuan sanksi tipiring kepada para pelanggar prokes. Di dalam Perwal terdapat pasal yang mengatur sanksi denda bagi warga yang tidak memakai masker di tempat publik. Tinggal implementasinya,” tutur Sudrajat.

Saat ini, kegiatan seremonial bagi-bagi masker sudah cukup, lanjutnya. Seterusnya tinggal ke penegakan Perwal dan pembelakuan sanksi denda. 

“Jadi sudah waktunya memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar prokes. Untuk menegakkan Perwal tersebut dan memberlakukan sanksi denda, kami membutuhkan dukungan dari instansi lain seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian,  dan TNI,” kata dia.

Jajaran Satpol PP Kota Sukabumi terus-menerus menggelar sosialisasi aturan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, ujar Sudrajat, Satpol PP berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pejalan kaki yang tidak menggunakan masker.  Permasalahan yang dihadapi Satpol PP sekarang, untuk penegakan Perwal masih terbentur anggaran yang belum turun.

“Kami mengharapkan Kepala Daerah dapat segera menurunkan anggaran untuk operasi tipiring. Kami yakin penegakan Perwal bisa memberikan efek jera dan shock therapy kepada para pelanggar prokes,” kata Sudrajat.

Beberapa waktu lalu Satpol PP mengikuti rapat koordinasi di Mapolres Sukabumi Kota dengan agenda pembinaan dan pengawasan Penyidik PNS. Pada rapat itu, jajaran kepolisian mendorong Satpol PP untuk segera memberlakukan penegakan Perwal untuk menanamkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan prokes. (*)

Print Friendly, PDF & Email