Minimalisir Kesalahan, KPU Gunakan Sistem Sirekap

oleh -
Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman (kedua dari kanan) bersama Anggota KPU Jabar H. Endun Abdul Haq (paling kanan) pada rakor pengenalan penerapan Sirekap pada Pilkada 2020.

Wartawan Aep Saepudin

Guna menjamin hasil penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 bebas kesalahan, KPU menggunakan Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap). Nantinya hasil Pilkada 2020 ditetapkan berdasarkan hasil yang mengacu pada Sirekap.

banner 970x90

Hal itu dikatakan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman pada Rapat Koordinasi Pengenalan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Masa Pandemi COVID-19 serta Sirekap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020 bertempat di Hotel Augusta Cikukulu, Rabu (28/10/2020).

Penerapan Sirekap, ujar Ferry, dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara serta mewujudkan asas efisiensi serta transparansi dalam penghitungan dan rekapitulasi hasil Pilkada. 

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk mentransparasikan setiap aspek kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaran Pilkada 2020,” kata Ferry. 

KPU Kabupaten Sukabumi, ujar dia, harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat tentang sistem yang akan digunakan dalam penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada 2020. Dalam rangka itulah, rakor tersebut diselenggarakan.

Rakor dihaidiri Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi, Bawaslu, unsur TNI Polri, SKPD terkait, LO Pasangan Calon, Ormas, OKP, dan organisasi mahasiswa. Tampil sebagai narasumber adalah Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan, H. Endun Abdul Haq.

Dalam paparannya, Endun Abdul Haq menjelaskan, Sirekap merupakan aplikasi sistem informasi baru yang akan diterapkan pertama kali dalam demokrasi elektoral. Rakor ini, kata Endun, bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pada Pilkada 2020 akan diterapkan Sirekap.

“Tujuannya agar para pemangku kepentingan di daerah mengetahui, mengenal, dan mengerti kebijakan terkait penggunaan Sirekap,” kata dia.

Terkait penggunaan Sirekap, lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu disupport oleh para pemangku kepentingan di daerah salah satunya SDM di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS yang harus memahami Sirekap. Untuk itu KPU Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan Bimtek bagi KPPS. (*)

Print Friendly, PDF & Email