Pjs. Bupati Tekankan Kades Tidak Terlibat Politik Praktis

oleh -
Pjs. Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad memimpin prosesi gunting pita pada peresmian desa anti politik uang di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi.

Wartawan Agus Setiawan Joko Samudro (PSN)

Editor Wawan AS

banner 970x90

Pjs. Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad menyampaikan larangan bagi para kepala desa (kades) terlibat dalam aksi politik praktis pada setiap perhelatan pemilihan. Terkait dengan itu pada Pilkada tahun 2020 ini, para kades tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon.

“Para kepala desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Mereka tetap mempunyai hak suara dan hak memilih. Tapi tidak boleh menyatakan dukungan pada salah salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi,” kata Gani dalam sosialisasi netralitas kades yang digelar Bawaslu Kabupaten Sukabumi di Hotel Sukabumi Indah, Kamis (22/10/2020).

Kades, ujar dia, tidak pernah kehilangan hak politiknya.  Gunakan hak pilih tersebut saat pencoblosan di dalam TPS. Tidak boleh dan tidak patut kades menyatakan dukungan kepada salah salah satu paslon di depan publik.

Kegiatan sosialisasi netralitas kades itu dilanjutkan dengan peresmian desa anti politik uang di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Peresmian desa anti politik uang ditandai dengan proses gunting pita oleh Gani.

Pjs. bupati juga mengingatkan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada kades yang melanggar asas netralitas, mulai sanksi teguran, administrasi, sampai pidana. Hendaknya para kades, kata Gani, bersikap profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, jangan hanyut dalam dukung-mendukung.

“Kami mengapresiasi desa anti politik uang. Ini merupakan komitmen luhur antara Bawaslu dan desa dalam pencanangan desa anti politik uang. Komitmen no politik uang bisa menjadi barometer nasional. Desa anti politik uang yang dipelopori Sukabumi bisa menjadi acuan bagi desa di daerah lain,” ujar Gani.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Haryanto menambahkan, selain kepala desa, masih banyak kalangan pejabat yang terikat dengan aturan netralitas. Pejabat dimaksud antara lain pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa. Mereka, kata Teguh, tidak boleh bertindak yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Apabila bertindak yang menguntungkan dan merugikan calon, maka ada sanksi pidana dan denda,” ujarnya.

Hal itu diatur pada pasal 188 juncto pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Setiap pejabat negara, ASN, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang melanggar ketentuan pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit 600 ribu rupiah atau paling banyak 6 juta rupiah. (*)  

Print Friendly, PDF & Email