Hari Kedua, Mahasiswa STAI Darussalam Gelar Aksi Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

oleh -
Massa mahasiswa STAI Darussalam Sukabumi menggelar aksi besar-besaran dalam rangka menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Wartawan Joko Samudro (PSN)

Mahasiswa STAI Darusalam Sukabumi kembali menggelar unjuk rasa di DPRD Kota Sukabumi, Kamis (8/10/2020). Sehari sebelumnya para mereka beraksi tutun ke jalan bersama komponen masyarakat lainnya untuk meneriakkan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.

banner 970x90

Sebelum berdemo di DPRD, massa berkumpul di Lapang Merdeka. Mereka berjalan kaki memuju Gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda Kota Sukabumi. Sekitar pukul 10.00 WIB para mahasiswa tiba di tempat para wakil rakyat berkantor.

Dalam aksinya, massa membentangan spanduk berisi penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Mereka juga menggelar orasi di depan DPRD Kota Sukabumi yang isinya mendesak pemerintah pusat mencabut UU tersebut. Mahasiswa meminta fasilitasi kepada wakil rakyat di Kota Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke Jakarta.

“Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi kemarin. Kami akan terus beraksi sampai tuntutan kami dipenuhi. Para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Presiden Mahasiswa STAI Darusalam, Muhamad Fadil Abdul Ginah di sela aksi unjuk rasa. 

Mahasiswa bersama masyarakat, ujar dia, mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk melayangkan surat kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat yang isinya menolak UU yang dinilai merugikan kaum pekerja tersebut.

“Kami sangat menyayangkan DPR RI dan Pemerintah Pusat dengan begitu mudahnya mengesahkan  Omnibus Law UU Cipta. Keputusan mereka terlalu tergesa-gesa,” kata Fadil.  

Padahal, lanjut dia, masih banyak hal yang jauh lebih penting yang harus diselesaikan pemerintah pusat. Salah satunya penanganan Covid-19. Saat ini, kasus Covid-19 cenderung meningkat sehingga membutuhkan perhatian dan konsentrasi pemerintah pusat dan jajarannya di daerah.

“Banyak masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Mengapa pusat tergesa-gesa mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja? Kami minta pemerintah segera membatalkan UU tersebut,” ujar dia.

Untuk membatalkan UU tersebut, lanjut Fadil, Presiden Joko Widodo dapat membuat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja yang isinya berpihak kepada rakyat dan kaum pekerja. Dia yakin, pemerintah pusat akan mendengarkan jeritan rakyat yang menolak Ominbus Law UU Cipta Kerja. (*)  

Print Friendly, PDF & Email