Fraksi PDI Perjuangan Usulkan Anggaran untuk Penanganan Limbah APD

oleh -
Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anang Janur.

Wartawan Aep Saepudin

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi mengusulkan anggaran untuk penanganan limbah alat pelindung diri (APD) seperti masker bekas pada perubahan APBD tahun 2020. Penanganan limbah APD tersebut penting untuk mencegah terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan.  

Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Anang Janur pada rapat Badan Anggaran (Ban-gar) DPRD Kabupaten Sukabumi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sukabumi di Pendopo Sukabumi, Selasa (29/9/2020).

“Saya mengusulkan anggaran untuk penanganan limbah APD. Memang belum ada perencanaan terkait anggaran ini. Tapi harus tetap dilakukan pengkajian dan harus dilaksanakan. Sebab limbah APD yang mesti segera ditangani,” kata Anang setelah mengikuti rapat Ban-gar dan TAPD.

Pada rapat itu, TAPD dipimpin oleh Pj Sekda Kabupaten Sukabumi Zaenul dan Ban-gar dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara. Tiap-tiap fraksi mengusulkan beberapa masukan terkait perencanaan anggaran pada akhir tahun 2020. 

“Kami mengusulkan penanganan limbah APD. Apabila tidak diproses, limbah APD tersebut sangat membahayakan lingkungan,” kata Anang yang sehari-hari menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi ekonomi dan keuangan. 

Penanganan yang paling tepat terhadap limbah APD, menurut Anang, adalah dengan sistem peleburan. Langkah penanganan limbah seperti ini berguna untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang berasal dari limbah masker atau APD lainnya. Untuk itu dibutuhkan anggaran khusus penanganan limbah APD.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan kegiatan penanganan limbah APD dengan leading secatornya Dinas Kesehatan,” kata dia.

Menanggapi usulan dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Ketua TAPD Pemkab Sukabumi Zaenul mengatakan, untuk penanganan limbah APD di rumah sakit, itu sudah ada standar operasi dan prosedur (SOP) khusus. Tetapi kalau terjadi kekurangan dalam penanganan limbah APD, TAPD akan mempertimbangkannya.

“Jadi kami belum bisa mengatakan besaran anggarannya. Sebab harus dilihat dulu hal-hal yang dibutuhkan dalam penanganan limbah APD tersebut. Kalau anggaran tersebut memang dibutuhkan, kami akan melakukan penyesuaian,” ujar Zaenul. (*)

Print Friendly, PDF & Email